Monitoring Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Foto untuk : Monitoring Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

           Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan program KOTAKU adalah ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan pengendalian proses kegiatan di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara baik dan terencana untuk memastikan agar hasil pelaksanaan program, bermanfaat bagi masyarakat.

          Uji Petik adalah salah satu bentuk kegiatan monitoring untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan program KOTAKU sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan program, mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan dan rencana pemeliharaannya selain itu juga untuk melihat secara langsung apakah prasarana dan sarana yang dibangun berkualitas baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan monitoring dan uji petik adalah adanya:

  • Pembentukan KSM
  • Penyusunan proposal usulan kegiatan
  • Penandatangan SPPDL
  • Pelaksanaan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)
  • BKM telah menyalurkan BDI tahun 2018 kepada KSM
  • Sertifikasi hasil pembangunan infrastruktur
  • Pemberkasan pencairan BDI 2018 lengkap dan tepat waktu;
  • Laporan pertanggungjawaban
  • Serah terima pekerjaan
  • Data Tenaga Kerja Padat Karya dan progres fisik ter-input ke dalam E-Mon sesuai jadwal dan target yang ditetapkan

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji petik terhadap pengukuran kinerja infrastruktur menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan BDI tahun 2018 persentase rata-rata capaiannya indikator kinerja infrastruktur adalah 74% atau masuk dalam katagori penilaian “Memadai”.

Pembelajaran (lesson learned) dari kegiatan infrastruktur pada Program KOTAKU adalah :

  • Secara umum seluruh kelurahan telah menyusun dokumen proposal kegiatan infrastruktur sesuai dengan pagu DIPA total;
  • Dokumen perencanaan DED (gambar siteplan, potongan dan gambar detail) sudah dibuat/tersedia di setiap kelurahan;
  • Secara Umum Pemerintah kelurahan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan program NSUP di masing – masing kelurahan ditandai berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi Pemerintah Kelurahan cukup menguasai proses pelaksanaan kegiatan di lapangan termasuk kendala dan masalah di tingkat lapang.
  • Peran dan fungsi BKM beserta UP-UP dan KSM perlu di lakukan penguatan agar masing-masing bekerja sesuai dengan TUPOKSI masing masing.
  • Tim Faskel harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan kelurahan dan mengadvokasi BKM untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam meningkatkan partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
  • Pemahaman fasilitator teknik perlu di tingkatkan karena pelaksanaan kegiatan di lapangan belum terkoordinir dengan baik dalam dalam hal pengendalian mutu maupun waktu pelaksanaan.
  • Master Schedule pelaksanaan kegiatan dan MP2K baru sebatas administrasi dan tahapan pelaksanaan kegiatan belum menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Follow Me On Instagram





IKlan 3
Iklan Sidebar Kanan
Iklan Sidebar Kiri