KBIK Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan

Foto untuk : KBIK Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan

      Paska seleksi dan rekrutmen personil pendamping program kotaku tahun 2019 yang telah dilaksanakan tanggal 17 februari 2019 telah ditetapkan personil yang dinyatakan lulus pada akhir februari 2019. Tugas baru untuk meningkatkan kualitas program KOTAKU mencapai target pengurangan kumuh yang tersisa ditahun 2018 menjadi perhatian khusus bagi seluruh jajaran personil pendamping KOTAKU Provinsi Kepulauan Riau.

      Minggu ketiga Maret 2019 seluruh koordinator kabupaten/Kota di empat Provinsi Kepulauan Riau menggelar Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK) dengan tema Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan di lokasi BPM 2019. Kegiatan KBIK yang diselenggarakan oleh korkot, juga dihadiri narasumber dari KMW yaitu Andi Putra sebagai tenaga ahli infrastruktur dan Agus Kurniawan sebagai tenaga ahli pelatihan.

       Andi putra mengisi materi penyelenggaran infrastruktur skala lingkungan, mengatakan “kegiatan infrastruktur harus mampu merubah wajah kawasan, sesuai standar teknis, berkonstribusi terhadap pengurangan kumuh dan dari aspek safeguard harus clean and clear”. Untuk itu diperlukan pemahaman dan keterampilan teknis seluruh fasilitator agar bisa memenuhi harapan program, ujar Andi Putra.

      Kemudian Andi Putra menjelaskan “Dokumen pra desain dan dokumen perencanaan teknis (DED, RAB dan Spesifikasi Teknis) harus disiapkan untuk dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara BKM/LKM dengan PPK Satker. Sedangkan untuk Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL) antara BKM dengan KSM yang dilampirkan adalah dokumen perencanaan teknis (DED, RAB dan Spesifikasi Teknis) dan Proposal Rencana Kerja KSM dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan oleh KSM/Panitia”.

      “Konsep Desain ini harus disepakati antara BKM, tokoh masyarakat, Warga disekitar lokasi pembangunan, Warga Terdampak dan Pokja PKP Kabupaten/Kota melalui forum Konsultasi dan Rembug Warga. Rencana pengelolaan dampak sosial yang ditimbulkan harus disepakati dalam rembug warga”, tutur Andi Putra.

Follow Me On Instagram





IKlan 3
Iklan Sidebar Kanan
Iklan Sidebar Kiri