KEPALA BPPW KEPRI APRESIASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU

11/March/2020  Raziza M. Rasyid  KBIK  885  orang

          Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Kepulauan Riau cukup membanggakan, baik dari sisi program maupun terobosan yang dilaksanakan. Kegiatan skala lingkungan yang sudah dilaksanakan tersebar di 4 kota/kabupaten yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan  terdiri dari Pembangunan Jalan, Drainase, Jembatan, Persampahan, Sarana Proteksi Kebakaran, IPAL Komunal dan Air Bersih. Kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh dengan model Keterpaduan Program dengan cara memaksimalkan berbagai potensi sumberdaya dan fokus di satu kawasan sudah dilaksanakan di Kawasan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Kegiatan Skala Kawasan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Alokasi Pendanaan Skala Kawasan Kota Tanjungpinang paling besar dibandingkan Kota/Kabupaten di provinsi lain yang juga melaksanakan kegiatan Skala Kawasan. Hal ini tentu memberikan nilai lebih,  apalagi Kegiatan Skala Kawasan sangat didukung oleh Pemerintah Daerah.  Walikota Tanjungpinang  pro aktif dalam kegiatan skala kawasan, sehingga masyarakat menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Skala Kawasan di kelurahan Senggarang. Pemerintah Kota Batam juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Skala Kawasan. Dokumen No Objection Letter (NOL) untuk persiapan lelang sudah disetujui oleh IsDB. Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga Program Kotaku saat ini merupakan program paling Baik dan Terdepan dibandingkan program pemberdayaan lainnya dilingkup Keciptakaryaan Provinsi Kepulauan Riau. Program ini harus terdokumentasikan ke dalam sistem yang baik sebagai upaya untuk membangun transparansi, dan alat dialog untuk berkomunikasi dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

Hal itu ditegaskan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau, Albert Reinaldo saat memberikan pengarahan dan membuka secara resmi kegiatan PELATIHAN APLIKASI SIM PENINGKATAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS (PPMK) PROGRAM KOTAKU tahun 2020 di Kota Tanjungpinang, pada Rabu (15/01).  Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 15 sd 17 Januari ini dihadiri sekitar 21 peserta, terdiri atas Asisten Koordinator Kota Manajemen Keuangan (Askot MK), Asisten Koordinator Kota Manajemen Data (Asmandat), Senir Fasilitator (SF), Fasilitator Ekonomi (FE) dan Fasilitator Sosial (FS) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari 4 kabupaten/kota wilayah dampingan.
Adapun Pemandu dalam Pelatihan ini adalah Tenaga Ahli Pelatihan, Tenaga Ahli Manajemen Keuangan Livelihood dan Subprof MIS GIS yang terlebih sudah mendapatkan pelatihan di Jakarta pada tanggal 16-17 Desember 2019.
Menurut Albert,  tujuan utama dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) KOTAKU adalah untuk memfasilitasi pelayanan, perekaman data kegiatan, dan mencetak laporan program yang ada di KOTAKU baik yang terkait dengan kegiatan infrastruktur maupun kegiatan livelihood baik skala kawasan maupun skala lingkungan secara online sebagai bahan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi. Rekaman data kegiatan tergantung kepada Baseline Data, oleh sebab itu jangan sampai ada perbedaan data, harus terverifikasi dan tervalidasi.

          Target penyelesaian penginputan data SIM PPMK sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2020. Oleh Diperlukan kerja sama tim yang baik untuk saling komunikasi dan berkoordinasi sehingga penyelesaian penginputan data dapat tercapai sesuai rencana.  Lebih lanjut, Albert menyampaikan setelah mengikuti kegiatan pelatihan aplikasi SIM PPMK, seluruh  peserta dapat menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut, (1) Melakukan verifikasi, validasi data dan kelengkapannya pada proses pengumpulan data kegiatan livelihood; (2) Data kegiatan PPMK dapat terinput dan terintegrasi ke dalam database SIM KOTAKU; (3) Output progres capaian dan KPI (Key Performance Indicator) kegiatan livelihood dapat ditampilkan berbasis SIM.
Dengan lengkap dan benarnya data dapat dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan yang baik dan sebagai alat untuk mengukur indikator kinerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh program. Untuk kevalidan data akan dilakukan check and balance dari Tim BPPW Kepulauan Riau.

Penulis : Raziza Malindawati/TA Komunikasi OC3 Provinsi Kepulauan Riau



Bagikan ke :